Akhir-akhir ini hubungan islam dan politik kembali ramai dibicarakan, terutama menjelang pilkada DKI Jakarta. Seruan menolak pemimpin kafir dituduh sebagai seruan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang tidak pantas, apalagi kalau dibahas dalam khutbah jum'at, ceramah agama termasuk ibadah haji. Mereka menyebut sebagai "politisasi agama" yang berbahaya. Mereka beranggapan, kalau memilih pemimpin itu dilihat dari kinerjanya, bukan dari agamanya.
Sudah sejak lama usaha serta upaya memisahkan islam dengan politik dilakukan dengan gencar dari berbagai pihak. Berbagai argumentasi disampaikan. Agama itu suci, sementara politik itu kotor, jadi nanti politatik bisa mengotori agama. adajuga yang mengatakan kalau islam itu agama akhlak dan ibadah, bukan agama politik. Padahal kan ISLAM adalah agama yang mengatur segala hal, termasuk juga politik.
POLITISASI AGAMA?
Menggunakan agama sebagai dasar politik dan pengaturan politik bukanlah politisasi agama. Memang itulah yang seharusnya diperintahkan Islam. Yang seharusnya layak disebut sebagai politisasi agama adalah saat agama hanya digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek hingga memenangkan pemiilu. Lalu setelah menang, malah agama itu ditinggalkan. Selama ini yang terjadi adlah banyak politikus yang cenderung mendadak islami menjelang pemilu. memakai peci, sholat jum'at keliling, kasih bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Namun setelah menang pemilu, agama tadi malah ditinggalkan. mereka bahkan menolak islam sebagai dasar pengaturan hukum politik dengan berbagai dalih di negara tercinta ini.
Politisasi agama ini adalah buah dari sistem demokrasi liberal yang busuk. Dalam sebuah buku "Islam, Sekuralisme dan Demokrasi liberal" karya Nader Hashemi (Universuty of Denver) mengatakan ide ide keagamaan menjadi amat penting bagi kehidupan demokrasi liberal yang kondusif.
demikianlah yang terjadi saat politik tak lagi diatur berdasarkan syariah islam, tetapi berdasarkan ideologi kapitalisme, yang menjadikan manfaat sebagai asas terpenting. Politik hanya ditujukan untuk yang mendapatkan keuntungan saja, Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin. Dalam hal ini, sikap menghalalkan segala cara -termasuk "politisasi agama" - menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari politik.
ISLAM itu mengatur politikus
dalam islam, politik itu bukan lah sesuatu yang kotor seperti yang mereka bilang. Politik islam tidak identik dengan rebutan kedudukan dan kekuasaan. Dalam bahasa arab, politik sepadan dengan siyasah, artinya mengurusi, memelihara. Secara istilah, politik merupakan pengurusan umat, perbaikan, pelurusan, menunjuki pada kebenaran dan membimbing menuju kebaikan.
Karena itu, Politik islam adalah sangat mulia, tak bisa dipisahkan antara agama dan politik. Alasanya adalah
1. Islam agama yang menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan. Gak hanya mengatur masalah ibadah, persoalan individual dan lainnya. Islam juga megatur muamalah seperti politik, ekonomi, sosial-budaya pendidikan dan sebagainya. Islam juga mengatur masalah sanksu hukum maupun pembuktian dalam pengadilan islam.
2. Apa yang dipraktikkan oleh Rasullullah Saw. saat menjadi kepala negara islam di Madinah menunjukkan Islam dan politik tak bisa dipisahkan. Jelas peran Rasulullah saw. sebagai kepala negara, sebagai hakim serta panglima perang. Rasul juga yang mengatur keuangan baitul mal, mengirim misi diplomatik ke luar negri untuk dakwah islam serta menerima delegasi diplomatik dari penguasa di sekitar madinah.
Sahabat, Imam Alghazali dalam kitabnya,
Al-Iqtihad fi Al-I'yiqad menyatakan "
Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. segala sesuatu yang tidak punya pondasi iscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah"
